Sedang memproses...
Sedang memproses...
Mulai dari fondasi undang-undang, lihat tingkat kelengkapan pemetaan, lalu buka detail sektor yang memang Anda perlukan.
Seluruh sektor yang muncul dalam peta regulasi NSPK.
90% sektor sudah memiliki rujukan huruf Lampiran I.
62% sektor memiliki Permen turunan yang telah dicocokkan.
Sektor yang masih membutuhkan verifikasi dasar hukum lanjutan.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
26 dari 29 sektor telah dipetakan ke Lampiran I.
18 sektor memiliki Permen turunan yang telah diperiksa.
Pilih status, lalu buka kartu sektor untuk membaca detail rujukannya.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk dan Jasa pada PBBR Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2026
Standar Kegiatan Usaha pada PBBR Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada PBBR Sektor Ketenaganukliran
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada PBBR Sektor Perindustrian
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada PBBR Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pengawasan, dan Sanksi pada PBBR Sektor Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 18 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada PBBR Sektor Perumahan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2026
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada PBBR Sektor Transportasi
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada PBBR Subsektor Kesehatan
Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2026
Standar Produk, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif pada PBBR Subsektor Kebudayaan
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada PBBR Sektor Pariwisata
Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada PBBR Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran serta Sektor Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha pada PBBR Sektor Informasi Geospasial
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada PBBR Sektor Ketenagakerjaan
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 31 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada PBBR Sektor Ketenagakerjaan untuk Penyeleksian dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025
Standar Kegiatan Usaha pada PBBR Sektor Perkoperasian
Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025
Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui OSS
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 22 Tahun 2025
Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Kutipan bersumber dari teks PDF resmi PP 28/2025, Lampiran I.A–I.V, dan Permen turunan. Kandidat yang berpotensi salah cakupan sengaja tidak ditampilkan—lebih baik statusnya belum lengkap daripada memberikan rujukan yang keliru.