Cari atau ganti KBLI tanpa meninggalkan hasil.

Panduan dibuat otomatis dari data NSPK 2026 sebagai alat bantu internal, bukan pengganti ketentuan resmi OSS atau peraturan sektor. Landasan: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lampiran I huruf H — Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pengawasan, dan Sanksi pada PBBR Sektor Pekerjaan Umum. Rujuk teks Permen di atas untuk kepastian hukum sebelum menindaklanjuti.

Panduan dibuat otomatis dari data NSPK 2026 sebagai alat bantu internal, bukan pengganti ketentuan resmi OSS atau peraturan sektor. Landasan: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lampiran I huruf H — Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pengawasan, dan Sanksi pada PBBR Sektor Pekerjaan Umum. Rujuk teks Permen di atas untuk kepastian hukum sebelum menindaklanjuti.

Panduan dibuat otomatis dari data NSPK 2026 sebagai alat bantu internal, bukan pengganti ketentuan resmi OSS atau peraturan sektor. Landasan: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lampiran I huruf H — Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pengawasan, dan Sanksi pada PBBR Sektor Pekerjaan Umum. Rujuk teks Permen di atas untuk kepastian hukum sebelum menindaklanjuti.

Panduan dibuat otomatis dari data NSPK 2026 sebagai alat bantu internal, bukan pengganti ketentuan resmi OSS atau peraturan sektor. Landasan: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lampiran I huruf H — Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pengawasan, dan Sanksi pada PBBR Sektor Pekerjaan Umum. Rujuk teks Permen di atas untuk kepastian hukum sebelum menindaklanjuti.

Panduan dibuat otomatis dari data NSPK 2026 sebagai alat bantu internal, bukan pengganti ketentuan resmi OSS atau peraturan sektor. Landasan: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lampiran I huruf H — Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pengawasan, dan Sanksi pada PBBR Sektor Pekerjaan Umum. Rujuk teks Permen di atas untuk kepastian hukum sebelum menindaklanjuti.

Panduan dibuat otomatis dari data NSPK 2026 sebagai alat bantu internal, bukan pengganti ketentuan resmi OSS atau peraturan sektor. Landasan: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lampiran I huruf H — Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pengawasan, dan Sanksi pada PBBR Sektor Pekerjaan Umum. Rujuk teks Permen di atas untuk kepastian hukum sebelum menindaklanjuti.